Tugas Teori Perbandingan Politik


Kondisi-kondisi struktur komunikasi politik:
Republik Federal Jerman dan Amerika Serikat dalam perbandingan

Dalam hal ini dapat dijelaskan : struktur-struktur dan proses-proses komunikasi politik di Jerman dan Amerika dalam sebuah perspektif yang komparatif. Landasan dasarnya adalah model sistem komunikasi politik yang digagas Jay Blumler dan Michael Gurevitch. Menurut landasan dasar itu komunikasi politik di satu pihak dicirikan oleh kondisi-kondisi umum struktural dan institusional dan di lain pihak oleh orientasi dan model-model interaksi individu yang beraksi dalam komunikasi politik. Gagasannya adalah menghubungkan peran-peran komunikasi dan norma-norma yang menentukan sikap pelaku komunikasi politik dengan syarat-syarat struktural sistem politik dan sistem media. Kalau sudut pandang ini digunakan dalam mengamati fenomena komunikasi politik, maka kita dapat menduga bahwa sistem politik dan sistem media di Jerman dan Amerika akan lebih banyak ditemukan perbedaan daripada kesamaan dalam komunikasi politik, karena sistem politik dan medianya pun berbeda..

Hubungan media dan politik seringkali dijadikan obyek untuk menyederhanakan struktur-struktur media dan politik dalam konteks hubungan ketergantungan antara keduanya. Untuk mengatasi pandangan ini ahli komunikasi Jay Blumler dan Michael Gurevitch telah mengembangkan suatu kerangka analitis yang memungkinkan menganalisa hubungan antara pelaku-pelaku politik dan aktor-aktor media dalam kerangka sebuah model sistem. Menurut analisa mereka, karakter komunikasi politik di negara-negara demokrasi modern barat adalah adanya sistem pembatasan antara media dan politik. Sistem ini mengatur pertukaran informasi antara para pelaku dengan imbalan publisitas. Di satu pihak sistem ini dicirikan dengan kondisi-kondisi struktural komunikasi politik, misalnya ciri-ciri ketersusunan proses-proses politik, peran-peran pelaku utama dalam sistem pemerintahan dan tatanan media. Di lain pihak sistem komunikasi politik menentukan harapan dan norma-norma yang mengendalikan perilaku atau tindakan profesional dan peran para pelaku.

Sisi subyektif dari komunikasi politik digambarkan Blumler/Gurevitch sebagai “budaya komunikasi politik”. Penggunaan istilah budaya disini tidak ada kaitannya dengan makna semantik “budaya” yang lazim digunakan, yakni budaya dengan segenap bentuk ekspresi jiwa dan seni. Penggunaan istilah budaya di sini lebih ditekankan pada orientasi-orientasi normatif yang mengatur sikap atau perilaku para pelaku yang saling tergantung dalam sebuah sistem sosial.Kalau kita perhatikan dulu kondisi struktur sistem politik dan sistem media maka budaya komunikasi politik di Jerman dan Amerika masing-masing terikat dalam konstelasi yang spesifik. Konstelasi ini dibedakan oleh organisasi institusi, di Amerika institusinya berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil dengan peran partai yang kecil serta dengan proses pembentukan kehendak yang terkotak-kotak. Sementara di Jerman sistem pemerintahannya berdasarkan perwakilan dengan peran partai yang besar dan dengan sedikit kelompok-kelompok kepentingan. Konstelasi ini membuat masing-masing pemerintah memiliki posisi berbeda dalam proses-proses komunikasi dan pengambilan keputusan politik. Dan dengan demikian, konstelasi ini menentukan peran-peran yang sesuai bagi juru bicara politik dalam sistem pemerintahan.

Dalam sebuah konstelasi di mana presiden AS tidak memiliki inisiatif politik secara formal, tidak tergantung pada kongres, namun koalisi politik harus selalu dibentuk kembali sejalan masalah-masalah khusus yang muncul, disitulah tekanan publik menggantikan perundingan antara pemerintah dan parlemen. Tekanan itu dimunculkan dengan suatu strategi media yang terarah. Melalui strategi “going public” media menjadi bagian langsung dari proses pengambilan keputusan politik. Strategi komunikasi yang disesuaikan dengan media seperti ini sangat rasional. Alasannya: partai-partai politik semakin mengandalkan fungsi-fungsi teknis dari mesin-mesin kampanye, karena itu mereka tidak dapat menciptakan dukungan luas pemerintah melalui warga di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan dan tidak dapat pula melakukan mobilisasi secara tepat dalam rangka menggolkan program-program politik spesifik di parlemen. Selain itu proses pembentukan kehendak melalui sistem kelompok kepentingan dan lobby yang lazim di Amerika sangat terkotak-kotak. Ini berarti pemerintah Amerika Serikat berada dalam tekanan publik dan politik dan harus bertanggungjawab terhadap sejumlah badan pengawas. Dalam situasi seperti ini media menjadi “salah satu di antara sedikit alat bantu yang dengannya dukungan politik di dalam dan di luar pemerintah dapat dibangun dan diperoleh.”

Sebaliknya, ciri-ciri konstelasi struktural dari sistem pemerintahan yang representatif seperti di Republik Federal Jerman adalah bahwa dukungan pemerintah tergantung pada fraksi-fraksi di parlemen dan oportunitas politik dalam Dewan Federal (Bundesrat). Bagi upaya komunikasi ini berarti motif partai politik dan koalisi politik serta situasi dan kondisi politk harus selalu diperhatikan. Di Jerman yang paling berperan dalam proses pembentukan kehendak politik adalah partai politik yang selain posisi-posisi institusional juga (telah) menginfiltrasi “banyak bidang-bidang sosial yang seharusnya dari segi organisasinya menjaga jarak dengan partai.” Karena itu bagi pemerintah dan setiap politisi sangat penting untuk mencari dukungan partai mereka dulu baru kemudian dukungan pemilih. Ini berlaku baik bagi dukungan yang sifatnya umum dalam pemilihan maupun untuk mobilisasi persetujuan (dukungan) terhadap program-program politik dan realisasinya di parlemen. Di Jerman komunikasi terutama sekali harus diarahkan pada legitimasi keputusan-keputusan pemerintah secara simbolis dengan memperhatikan kontroversi politik. Namun, ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa berita atau pesan dari komunikasi itu harus sesuai dengan media dan bahwa pemerintah harus merespon tekanan dari media. Meskipun dalam kenyataannya partai politiklah yang paling berperan dalam menggolkan tujuan-tujuan politik pemerintah.

Menyangkut tatanan media, Amerika Serikat dan Jerman memiliki perbedaan yang mencolok. Di Amerika, sistem media benar-benar dikomersialisasikan, sementara sistem media di Jerman lebih bersifat gabungan antara media yang berorientasi pada keuntungan dan yang bersifat publik, seperti yang ditemukan di sektor televisi. Selain itu media cetak di Jerman memiliki profil politik yang dapat dikenal. Hubungan antara tingkat komersialisasi media dan gaya kebijakan (politik) informasi dapat dilihat pada penekanan biaya perolehan informasi serendah mungkin di saat persaingan ekonomi antar media semakin meningkat. Tapi ini membuat media mudah terpengaruhi pesan-pesan atau “titipan” Humas Politik yang disesuaikan dengan standar berita dan logika media. Karena itu gaya humas politik yang berorientasi pada media lebih cocok diterapkan di negara-negara dengan sistem media yang dikomersialisasikan. Sementara gaya politik new managements diterapkan di negara-negara yang tatanan medianya masih memakai sistem badan-publik, seperti yang berlaku di Jerman. Media publik ini memenuhi tugas yang disebut tugas (pelayanan/pengabdian) publik dan karenanya mendapat pengawasan politik atau publik.

Perbedaan-perbedaan dalam budaya komunikasi politik?

Dengan latar belakang kondisi struktur politik dan media yang diuraikan di atas dapat diduga bahwa budaya komunikasi politik di Amerika dan di Jerman memiliki perbedaan. Yang termasuk dimensi sentral budaya komunikasi politik adalah: (1) Peran komunikasi, maksudnya pemahaman para pelaku tentang harapan-harapan yang dialamatkan pada mereka. Harapan-harapan yang terkait dengan fungsi-fungsi spesifik; (2) Norma-norma yang mengendalikan semua yang terkait. Manakala norma-norma ini dilanggar, akan timbul konflik dan sanksi. Norma-norma ini adalah harapan-harapan tentang perilaku pihak-pihak yang terkait dalam kultur komunikasi politik, dan (3) Tujuan-tujuan dari kegiatan profesional di bidang Humas politik.

Orientasi apa yang dapat kita harapkan dari para pelaku di Jerman dan Amerika setelah melihat perbedaan kondisi struktur komunikasi politik itu? Sebagai pedoman tipologi atau pencirian budaya komunikasi kita dapat berangkat dari pembedaan yang dilakukan Gianpetro Mazzoleni.Ia membedakan antara tipe “yang berorientasi pada media” dan “tipe (partai) politik” dalam melakukan komunikasi politik. Pada tipe (partai) politik pengendalian proses politik ditekankan pada orientasi dan aksi para peserta/pelaku. Jadi, yang dibahas di sini adalah tujuan-tujuan politik, media hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Upaya-upaya komunikasi bertujuan untuk memposisikan pelaku-pelaku politik secara positif dalam persaingan politik antar partai dan terhadap publik (pemirsa) serta untuk menggolkan program-program politik. Sebaliknya, pada komunikasi politik yang berorientasi pada media yang ditekankan hanyalah penampilan positif di media, sementara substansi dari pesan politik dinomorduakan. Jadi, orientasinya di sini berkisar pada teknik-teknik marketing di bidang politik. Artinya, komunikasi mencari kelompok-kelompok sasaran yang strategis, ia memahami pamilih sebagai ‘pemakai’ (pembeli) dan menganggap pesan-pesan politik sebagai produk-produk simbolis yang harus dikonstruksikan dan dipasarkan.

Kalau berangkat dari tipologi Mazzoleni orang dapat membuat hipotesa bahwa gaya yang berorientasi pada media di Amerika menentukan interaksi komunikasi politik, sedangkan di Jerman tingkat orientasi politiknyalah yang menonjol. Dari hipotesa ini wajarlah jika budaya komunikasi yang berlaku di Amerika adalah budaya yang norma-normanya dan aksi-aksi pelakunya harus menyesuaikan diri dengan kriteria-kriteria seleksi yang didiktekan oleh media dan karenanya penetapan tujuan-tujuan kegiatan Humas politik pun harus berorientasi pada media. Karena pelaku-pelaku politik sangat tergantung pada komunikasi melalui mass media dalam rangka merealisasikan visi-visi politik mereka dan memperoleh dukungan publik, maka sangat mungkin pedoman ini juga mempengaruhi peran komunikasi dan norma-norma interaksi. Sebaliknya, untuk komunikasi politik di Jerman besar kemungkinannya gaya politiklah yang mempengaruhi peran komunikasi dan penetapan tujuan pada kegiatan Humas politik. Di negara Jerman sejauh ini muncul masalah menyangkut norma-norma interaksi, yakni bila pelaku-pelaku politik dan juru bicaranya dalam berhubungan dengan pihak wartawan kurang menjaga jarak. Karena itu harus dicari norma-norma yang berfungsi secara equivalen, norma-norma yang meningkatkan peluang bagi juru bicara politik untuk menempatkan pesan-pesan mereka seoptimal mungkin di media. Norma-norma yang berfungsi seperti ini adalah norma-norma sosial secara umum, seperti sikap yang dapat dipercaya atau kepercayaan. Norma-norma sosial seperti ini menstabilkan kedekatan antar kelompok tanpa menimbulkan kesan keterlibatan partai politik.

Setelah melihat adanya perbedaan struktur-struktur politik dan media, berikut ini akan diuraikan beberapa hasil penting menyangkut persepsi, peran dan norma-norma serta orientasi kegiatan atau tindakan juru bicara politik dan jurnalis di Amerika Serikat dan Republik Federal Jerman. Hasil-hasil ini berasal dari studi komparatif tentang komunikasi pemerintah di kedua negara. Hasil penelitian ini berdasarkan pada 112 dialog penting dengan politisi pemerintah dan dengan partai-partai serta koresponden-koresponden politik dari media nasional terkemuka di Washington dan Bonn sekitar tahun 1992 – 1994. Mitra dialog dipilih karena posisi mereka yang penting sebagai juru bicara masing-masing pemerintah atau organisasi partai atau dalam media di masing-masing negara. Karena metode jajak pendapat secara kualitatif dan jumlah kasus yang kecil maka dari segi statistik hasilnya tidak representatif. Namun demikian, bisa diperkirakan bahwa orientasi-orientasi yang sifatnya mendasar berhasil diidentifikasi melalui analisa pernyataan secara sistematis. Orientasi-orientasi dapat ditafsirkan sebagai “heuristik kognitif” sebuah kelompok pemilik peran profesional dan pelaku-pelaku komunikasi politik dan digambarkan sebagai budaya komunikasi politik.

Norma-norma interaksi dalam komunikasi politik

Norma-norma interaksi antara juru bicara politik dan wartawan memberikan petunjuk tentang kedekatan atau jarak kedua kelompok serta tentang jenis kerjasama mereka
dalam memproduksi dan mengolah informasi-informasi politik. Dalam situasi nyata jarak antara kedua kelompok itu dapat diungkapkan dengan cara mensifatkan hubungan mereka sebagai urusan bisnis yang dikendalikan oleh aturan-aturan jurnalistik yang profesional dan orientasi-orientasi melalui konstelasi kepentingan kedua kelompok pelaku. Semakin sering aktor-aktor itu menjadikan norma-norma jurnalistik profesional sebagai titik tolaknya semakin besar otonomi mereka terhadap kelompok-kelompok lain. Norma-norma sosial atau nilai-nilai politik bersama memungkinkan terciptanya kedekatan antara juru bicara politik dengan wartawan, norma-norma umum seperti saling percaya, ketulusan atau fairness merupakan asas dasar interaksi yang dalam konsekuensinya mengurangi jarak dan otonomi para pelaku (politisi dan jurnalis) karena pelanggaran terhadap norma-norma itu akan menimbulkan konsekuensi sikap pribadi. Begitu juga dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai politik bersama ada konsekuensinya. Konsekuensi yang membebani hubungan kedua kelompok. Jika dilakukan perbandingan antara pernyataan pelaku-pelaku (politik dan jurnalis) di Jerman dan Amerika, maka muncullah model yang jelas dari orientasi normatif: pelaku komunikasi politik di Amerika Serikat lebih merujuk pada norma-norma profesionalitas jurnalistik dalam melakukan hubungan timbal balik, sementara para politisi (juru bicara politik) dan jurnalis di Jerman lebih mementingkan norma-norma sosial.

Dengan kata lain, di Amerika Serikat aksi-aksi para pelaku terkonsentrasi dalam koridor aturan-aturan profesionalitas jurnalistik, yakni profesionalitas profesi, objektivitas atau ketidakberpihakan informasi, keseimbangan isi dan kriteria-kriteria seperti transparansi informasi dalam arti apakah informasi tersebut dapat diuji atau tidak. Sebaliknya, para pelaku di Jerman jelas lebih menghargai sikap yang dalam pandangan etika benar, keterbukaan dan kejujuran dalam berhubungan dan tidak adanya sikap pilih kasih juru bicara politik terhadap jurnalis (penyamarataan).

Kesimpulan

Sejak pertengahan tahun 90-an terlihat perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam struktur dan budaya komunikasi politik di Republik Federal Jerman dan Amerika Serikat. Sekilas pandang perbedaan-perbedaan itu menampik telah terjadinya “amerikanisasi” di Jerman. Di Amerika, media merupakan sumber strategis yang sangat menentukan bagi kemampuan untuk melakukan tindakan politik. Aturan-aturan media bagi para pelaku komunikasi politik adalah aturan-aturan formulasi dan realisasi politik juga. Sebaliknya di Jerman, konstelasi politik masih cukup kuat sehingga disamping logika media, logika politik masih relatif dominan.

Tetapi, pada pertengahan tahun 90-an dimulailah proses perubahan di Jerman yang terutama sekali termanifestasi dalam orientasi-orientasi para jurnalis. Mulai saat itu para jurnalis di Jerman tidak lagi mengedepankan aspek-aspek struktural dari proses politik, melainkan mulai mengalihkan orientasi mereka pada tuntutan untuk menampilkan politik dengan lebih bermakna. Tuntutan itu sendiri terpusat pada media. Bahwa para jurnalis telah berubah, misalnya dalam mengawasi para politisi, dalam disposisi aksi mereka dan gambaran diri mereka, itu dimungkinkan oleh adanya pembagian-pembagian dan komersialisasi di bidang media yang terkait dengan meningkatnya tekanan persaingan antar media.

Karena banyak jurnalis lebih menggunakan logika komunikasi politik yang berorientasi pada media daripada logika politik, maka penilaian terhadap perkembangan di Jerman bersifat ambivalen. Apakah ini akhirnya menyebabkan terjadinya “amerikanisasi” sangat tergantung pada faktor apakah struktur-struktur institusi komunikasi politik mengalami perubahan di pihak sistem politik. Di Amerika, delegasi pejabat politik untuk media telah memberikan dukungan yang kuat terhadap publisitas politik dan meningkatkan komunikasi politik yang secara struktural berorientasi pada media. Dengan melihat latar belakang ini dapat diperkirakan bahwa tendensi amerikanisasi dalam komunikasi politik di Jerman juga meningkat sejauh partai-partai politik menyerahkan fungsi mereka kepada publik (media).

Terima Kasih

Advertisements